LBB SIDOARJO - 0857 33333 923 - 08 222 666 1656

Dengan semakin sulitnya tingkat penguasaan terhadap materi belajar sekolah, serta makin sedikitnya waktu yang bisa disediakan di sekolah, maka muncul fenomena semakin tumbuhnya kebutuhan akan les privat, terutama les privat surabaya, atau les privat di daerah surabaya.

les privat surabaya pada dasarnya sama dengan les privat di daerah daerah laen seperti jakarta, bandung, semarang, yogya, malang, kediri dan daerah lainnya, yang mementingkan prinsip pemahaman konsep dasar pada siswa.

les privat surabaya khusus melayani daerah surabaya selatan, seperti daerah diponegoro, Panglima sudirman, dukuh kupang, banyurip, darmo, darmo permai, manukan namun tidak menutup kemungkinan juga melayanu daerah daerah lain di surabaya.

les privat tidak memberikan jaminan akan lulus tidaknya siswa dalam menempuh ujian-ujian, tp satu hal yang pasti adalah memberikan rasa percaya diri pada siswa didik, lewat pelatihan / drilll soal -soal dan penguasaan konsep.

gGuru adalah sebuah istilah yang di berikan kepada seorang pendidik yang ada di lingkungan formal yang bernama sekolah. sedangkan pendidik di lingkungan perguruan tinggi di sebut dengan dosen.

Dalam menjalani tugasnya, guru selalu di tuntut untuk sukses dalam mewarnai siswanya. Indikatornya setiap siswa yang di ajarnya harus bisa lulus tes terhadap beberapa soal yang menjadi standar kelulusan siswa.

Pada kenyataannya fungsi guru ini berlaih akibat dari persaingan kehidupan yang ketat ataupun ketidak sesuaian antara idealisme seorang guru dengan kenyataan yang ada. Hal tersebut akibat dari adanya tekanan yang besar yang di terimaoleh guru dari masyarakat umum.

Masyarakat cenderung menginginkan agar anak mereka mendapat prestasi yang besar dalam tempo yang sesingkat mungkin sedangkan guru berfikir bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi karena dalam pembelajaran ada proses yang membutuhkan banyak waktu.

Hal itulah yang menyebabkan terjadinya kekecauan pendidikan. guru memberi nilai asal asalan, ujian di biarkan mencontek atau saling kerjasama, murid bodoh sama pintar tidak ada bedanya. Malahan indikator yang di pakai adalah indikator subyektif guru yang merupakan indikator paling buruk dibanding lainnya.

oleh karena itu untukmengembalikan fungsi guru kearah yang benar, kita harus bekerjasama secara penuh. Antara pemerintah,masyarakat dan semua elemen guru yang ada di lingkungan sekolah agar kemajuan sebuah negara dapat tertakar dan pasti datang.

Lbb sidoarjo adalah lembaga bimbingan belajar yang ada di daerah sidoarjo. lbb sidoarjo ini tepatnya berada di perumahan jaya sedati regency blok L no 01 A.

Dengan adanya lbb sidoarjo ini di harapkan dapat mencerdaskan para siswa yang ada di daerah sedati umumnya dan perumahan jaya sedati regency khususnya.

Banyak kendala yang dihadapi oleh para siswa kita dalam belajar sehingga tidak dapat mencapai target nilai di sekolah. belum lagi target pemahaman yang wajib di kuasai dalam jangka waktu yang telah di tentukan. dengan begitu lbb sidoarjo ini adalah jawabannya.

banyak orang tua mengeluh, anak mereka tidak mau belajar, anak mereka maunya main terus tanpa ada waktu untuk belajar. belum lagi pr yang jarang di kerjakan apalagi tugas tugas sekolah yang selalu menjadi pr bagi orang tua siswa karena para siswa tersebut kurang intend dalam proses belajar.

Untuk itulah lbb sidoarjo datang. lbb yang di kemas dengan konsep yang simple lagi familiar. dalam pembelajaran kami fokus pada pr dan tugas yang di berikan oleh siswa. setelah semua kewajiban mereka terselesaikan baru kita kasih materi tambahan yang sesuai dengan kurikulum mereka. semua itu di lakukan agar orang tua tidak capek ketika melihat anakya yang selalu kena diskor ketika tidak mengerjakan PR dan tugas.

tunggu apalagi ,silahkan datang ketempat kami. entah itu di surabaya yaitu jl Kedungtarukan baru 4b n0 15 atau di sidoarjo tepatnya di perumahan jaya sedati regency blok l no 01A. atau telp di 833 14 333.

Perubahan mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari Kementerian Keuangan langsung ke pemerintah kabupaten/kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah justru memperluas potensi penyimpangan dan korupsi. Hal itu karena mekanisme yang baru memungkinkan semakin banyak ”aktor lokal” yang bisa mengintervensi penyaluran dana bantuan operasional sekolah ke sekolah-sekolah.
Tidak menutup kemungkinan sekolah harus rajin melobi ke pemerintah kabupaten/kota untuk pencairan BOS.
-- Febri Hendri

Hal itu diingatkan peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, Selasa (28/12/2010) di Jakarta.

”Mekanisme yang dulu minim intervensi pada tingkat lokal dulu saja banyak kasus korupsi. Tidak menutup kemungkinan sekolah harus rajin melobi ke pemerintah kabupaten/kota untuk pencairan BOS,” ujarnya.

Dari kasus-kasus yang ditemukan, lanjut Febri, sekolah kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik daerah atau memobilisasi massa untuk kampanye pemilihan kepala daerah. Bahkan tim sukses kerap diberi ”hadiah” jabatan sebagai kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan atas keberhasilannya memenangkan seorang calon kepala daerah.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo mengakui adanya kekhawatiran di kalangan guru dengan banyaknya uang yang akan diterima oleh sekolah. Selain khawatir dengan terjadinya penyimpangan, para guru juga khawatir tunjangan profesi guru tidak kunjung cair meski dana BOS telah diterima sekolah.

Untuk itu, Sulistiyo menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran, penggunaan, hingga laporan pertanggungjawaban dana BOS. (LUK)

Jakarta - Perdana Menteri Australia Julia Gillard mengatakan Pemerintah Australia akan memberikan bantuan pembangunan 2000 gedung sekolah baru. Hal ini masuk dalam dana bantuan AUS $ 500 juta. "Saya juga dengan senang menyampaikan bahwa Pemerintah Australia memberikan bantuan 500 juta dolar australia untuk 5 tahun ke depan bagi program pendidikan di Indonesia," kata Gillard dalam jumpa pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Selasa (2/11).

Pemerintah Australia berharap dana itu bisa mendukung program wajib belajar 9 tahun hingga 2015. Kerjasama ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan, dengan kerjasama ini, sekitar 330 ribu anak Indonesia kini telah memiliki akses ke sekolah dengan adanya kerjasama di bidang pendidikan dasar. Nantinya, dana ini juga akan digunakan untuk mendukung 1.500 sekolah Islam mencapai akreditasi standar pendidikan nasional, memperbaiki kualitas pengelolaan sekolah dan mendukung penelitian dan analisis bidang pendidikan.

Selain itu, Gilliard juga menjanjikan adanya program beasiswa dan pertukaran pelajar antara Indonesia-Australia. Pemerintah Australia, kata dia, terbuka bagi pelajar Indonesia yang akan menempuh pendidikan di Australia. "Kami memiliki program beasiswa yang komprehensif untuk mendukung bagi pelajar-pelajar di Indonesia," katanya.

Indonesia dan Australia juga menegaskan komitmen dalam kemitraan pembangunan Indonesia Australia senilai AUS $2,5 milyar untuk jangka waktu 5 tahun. Dana ini dialokasikan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di kawasan Indonesia Timur, mengurangi HIV/AIDS, menyediakan air dan sanitasi untuk keluarga miskin, memperkuat Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Indonesia dan meningkatkan akses pendidikan. Kedua pemimpin negara ini mengakui keberhasilan program kemitraan tersebut.

Sebanyak 18 rektor maupun perwakilan rektor dari perguruan tinggi luar negeri serta 40 rektor universitas di Indonesia hadir dalam acara Forum Rektor International yang digelar di Graha Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Senin (8/11) siang ini. Selain menggelar berbagai seminar, forum rektor ini juga membahas berbagai agenda kerjasama akademik.


Ketua Pelaksana pertemuan, Djauhar Manfaat, mengatakan, pertemuan forum rektor juga dalam rangka memeriahkan Dies Natalis ke-50 ITS. "ITS selama ini punya kerjasama dengan 70 universitas dari luar Indonesia, sekalian Dies Natalis mereka kami undang dan yang hadir hari ini ada 18 perguruan tinggi dari luar," kata Djauhar.

Pertemuan para rektor ini dibuka dengan seminar nasional dengan nara sumber utama Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa. Seusai seminar, para rektor ini lantas membagi pertemuan ke dalam lima kelompok diskusi, yaitu kelompok pemukiman, ITC (informasi teknologi dan komunikasi, kelautan, energi, dan lingkungan.

"Dalam pertemuan ini akan dibahas kerjasama antara universitas luar negeri dengan konsorsium universitas dalam negeri," tambah Djauhar. Kerjasama dengan konsorsium universitas dalam negeri ini untuk mempermudah skala kerjasama sehingga kerjasama bisa dilakukan dalam skala besar dan lama.

Beberapa perguruan tinggi luar negeri yang hadir di antaranya dari Malaysia, Jepang, Srilangka, Thailand, Korea, Austria, Jerman, AS, dan Australia. Sedangkan universitas dari dalam negeri yang hadir antara lainnya dari Universitas Lampung Mangkurat, Universitas Mulawarman, Udayana, Universitas Tanjungpura, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Trunojoyo, Universitas Mataram, serta Universitas Cendrawasih.

Jakarta -Lima Kepala Sekolah SMP Negeri di Jakarta yang kalah dalam sengketa informasi melawan Indonesia Corruption Watch mengadakan pertemuan internal untuk membahas putusan yang dijatuhkan Komisi Informasi Pusat (KIP) kemarin (15/11). Meski begitu, mereka belum menentukan langkah apa yang akan diambil. "Kami berlima memang sudah ngomong-ngomong, tapi belum ada keputusannya," kata Eko Sri, Kepala Sekolah SMP 95 ketika dihubungi via telepon.

Empat SMP lainnya yang turut membahas putusan ini adalah SMP 28, SMP 67, SMP 84, dan SMP 190. Eko menolak merinci isi pertemuan itu. "Nanti saja."

Eko membantah penilaian ia berat hati menjalankan keputusan KIP untuk membuka dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta kuitansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di lima sekolah itu. "Kami kan sudah diaudit oleh pemerintah, sekarang mereka juga mau mengaudit. Padahal mengaudit butuh keahlian yang tidak sembarang orang bisa melakukannya." Ia juga menganggap laporan audit dari BPK sudah mewakili aliran dana BOS di sekolah mereka. Laporan audit itu, kata Eko, sudah ditempel di majalah dinding dan diunggah di situs sekolah.

Kemarin Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan ICW dalam sidang sengketa informasi, dan memerintahkan Dinas Pendidikan Pendidikan membuka SPJ penggunaan dana BOP dan BOS di lima sekolah itu. ICW menerima putusan itu, sedangkan Dinas Pendidikan menyatakan pikir-pikir dulu. Dinas dan kelima sekolah diberi waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Umum Tata Usaha Negara (PTUN). Bila banding tidak diajukan hingga tenggat waktu, dokumen wajib dibuka dalam waktu 10 hari.

Siswa SMP Negeri 1 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Alyssa Putri Mustika, berhasil mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional setelah menyabet tiga medali emas dan perak pada ajang International Young Mathematic Convention.

"Prestasi ini membanggakan. Ketekunan Alyssa dan dedikasi para guru membuahkan hasil maksimal," kata Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan, Sulytiowati, Jumat (10/12).

Dalam ajang IYMC yang digelar selama tujuh hari, 1-7 Desember lalu, di India, Alyssa Putri Mustika menyabet dua medali emas untuk perseorangan dan beregu. Untuk beregu Alyssa Putri berpasangan dengan kakaknya sendiri Alyssa Diva Mustika. "Alyssa Putri juga meraih perak untuk kategori Mathematical Fair," ujar Sulistyowati.

Menurut dia, sebelum berangkat ke India, Alyssa Putri menjalani training di klinik Matematika di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain ketekunan, kata dia, keberhasilan Alyssa tidak lepas dari program pembinaan di lingkungan sekolah. "Setiap hari siswa kita dibimbing belajar matematika dari jam 2 sampai 5 sore, guru unggulan kita datang untuk mengajar," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Akhmat Hidayat mengaku bangga dengan prestasi Alyssa. Menurut dia, sepanjang tahun 2010, selain Alyssa, dua siswa Pamekasan lainnya juga menorehkan prestasi international.

Mereka adalah Mohammad Salim Ghazali, santri Pondok Pesantren Al Mujtamak Pamekasan yang berhasil meraih pemenang pertama kategori hafalan Al-Quran 20 Juz tingkat Asia-Pasifik yang diselenggarakan oleh Sultan Ibnu Abdul Aziz Al Suud, Saudi Arabia.

Prestasi lain dicetak Mohammad Shohibul Maromi, siswa SMAN 1 Pamekasan yang meraih medali emas pada ajang olimpiade fisika internasional di Zegreb, Kroasia.

Bel istirahat berdering, tanda waktu istirahat sudah datang. Seluruh siswa Sekolah Dasar Tunjungsekar 1 Kota Malang, Jawa Timur, akhir November lalu, berhamburan keluar halaman sekolah. Sebagian besar langsung bermain, sementara lainnya bergegas ke kantin membeli makanan. Para guru yang sudah mengajar sedari pagi, kembali ke ruang guru. Ada yang sekadar melepas lelah dan bercengkrama dengan para koleganya.

Suprapti, guru kelas lima di sekolah itu, tak mengikuti jejak para koleganya. Saat yang lain berada di ruang guru, ia masih sibuk meneliti lembaran kwitansi dan mencatat di buku laporan. Yang ia kerjakan tak lain adalah merampungkan laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Itu pekerjaan sampingannya selain sebagai guru. "Menyusun laporan harus teliti," kata Suprapti saat ditanya alasannya memilih tetap "bekerja" saat yang lain istirahat.

Laporannya pada periode Juli-September dianggap salah sehingga harus diubah sesuai ketentuan laporan dana BOS. Ia pun terpaksa menyelesaikan laporan di sela-sela kesibukannya mengajar tujuh mata pelajaran. Agar selesai tepat waktu, laporan disusun usai mengajar. Menyusun laporan BOS, kata Suprapti, merupakan tugas tambahan yang tak mudah karena Ia tak memiliki dasar pendidikan administrasi keuangan yang memadai.

* * *

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan untuk mendukung Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun, sejak 2005. Bantuan yang diberikan untuk masing-masing siswa per tahun bervarisasi, sesuai sekolah dan lokasinya. BOS untuk siswa SD di kota Rp 400 ribu, SD di kabupaten Rp 397 ribu, SMP di kota Rp 575 ribu, dan SMP di kabupaten Rp 570.

Di Kota Malang, jumlah sekolah penerima dana BOS sebanyak 10 ribu sekolah tingkat SD dan 5 ribu sekolah untuk tingkat SMP. Alokasi dana BOS di Kota Malang sebanyak Rp 21.850 Miliar untuk 38 ribu siswa SMP. Dana BOS untuk SD sebanyak Rp 13.160 miliar untuk 32.900 siswa. Di sini, kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Sugiarto, belum ada masalah serius soal penggunaan dana BOS. Mengutip hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, dia menyebut bahwa tak ada temuan yang bersifat penyimpangan dalam penggunaan dana BOS.

Hasil pemeriksaan, kata Sugiarto, memang menyebutkan jika sejumlah sekolah tak tertib dalam menyusun administrasi keuangan. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Malang, sekitar 60 persen lembaga pendidikan penerima dana tak menguasai cara menyusun laporan penggunaan dana yang benar. Termasuk membuat laporan akuntansi, pemotongan pajak pertambahan nilai dan lampiran kwitansi dan nota pembelian seperti pedoman yang dibuat Kementerian Pendidikan. Tapi, kata Sugiarto, "Mereka tetap belajar untuk membuat laporan yang benar."

* * *

Banyak guru di Kota Malang memiliki nasib sama seperti Suprapti: mahir mengajar, tapi tidak dalam membuat laporan BOS. Maklumlah, modal untuk membuat laporan penggunaan dana puluhan juta itu hanya berdasarkan pelatihan singkat yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Ia berharap Dinas Pendidikan menggelar kursus menyusun laporan keuangan dana BOS dengan mendatangkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar bendahara BOS di masing-masing sekolah mengerti cara membuat laporan yang benar.

Apalagi, kata Suprapti, laporan keuangan dana BOS tersebut juga diaudit langsung oleh auditor BPK Jawa Timur, selain harus diserahkan kepada ketua paguyuban dan komite sekolah. Laporan dana BOS, seperti disebut jelas dalam Buku Panduan BOS tahun 2009, juga harus dipasang di papan pengumuman sekolah setempat. Ia sendiri menganggap laporan keuangan yang disusunnya tak ada masalah karena tak ada keluhan dari orang tua siswa.

Sejumlah sekolah sebenarnya bernasib sama seperti Sekolah Dasar Tunjungsekar 1 yang bendahara BOS-nya dirangkap oleh guru sekolah. Sebab, sekolah tak memiliki staf tata usaha yang khusus menangani dan mengelola keuangan sekolah. Pekerjaan tambahan menyusun laporan BOS ini dikerjakan Suprapti sejak sekolah ini menerima dana BOS sejak lima tahun silam. Dengan keterbatasan itu, kata Kepala SD Negeri Tunjungsekar 1, Anik Isrofin, sekolahnya terpaksa harus belajar dari nol lagi jika Suprapti kelak dimutasi ke sekolah lain.

Lain SD Tanjungsekar 1, lain sekolah swasta Sekolah Dasar Al Ya'lu. Sekolah ini memiliki staf administrasi keuangan yang bertugas menyusun laporan keuangan BOS. Staf keuangan ini juga memiliki dasar pendidikan yang memadai untuk menyusun laporan administrasi keuangan. "Staf keuangan mengelolanya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Kepala SD Al Ya'lu, Wiyanto.

Pada 2010, SD Al Ya'lu menerima dana BOS sebanyak Rp 78 juta per tahun untuk 195 siswa. Dana BOS, kata Wiyanto, digunakan untuk membeli buku pelajaran, alat tulis dan bahan ajar lain yang lebih bermanfaat. "Dana BOS membantu 10 persen dari total kebutuhan opersional," ujarnya. Ketua Komite SD Al Ya'lu Hidayat Hadi mengatakan, komite juuga terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dananya. Laporan penggunaan dana BOS selain dipasang di papan pengumuman, juga disampaikan dalam pertemuan triwulan dan saat penyerahan rapor siswa.

Meski pelaporan BOS sudah ditangani oleh staf yang berpengalaman, Wiyanto masih tetap berharap ada pelatihan mengenai administrasi keuangan yang diberikan kepada pengawas sekolah. Tujuannya, agar pengawas sekolah memiliki bekal yang cukup menyusun dan mengelolaa dana BOS. "Sehingga, jika konsultasi cukup kepada pengawas," ujar Wiyanto.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Sugiarto mengakui bahwa banyaknya sekolah yang bermasalah dalam pelaporan dana BOS semata karena tak memiliki sumber daya manusia yang memadai. Sedangkan, laporan penggunaan dana BOS harus menggunakan standar akutansi keuangan yang benar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur 2009 hanya menemukan sejumlah kesalahan administrasi. Kata Sugiarto, "Tak ada temuan penyimpangan dana."

Dinas Pendidikan Kota Malang tak memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang masih bermasalah dalam soal pelaporan itu. Justru sekolah yang tak menguasai penyusunan laporan akuntansi secara benar akan dilatih khusus agar lebih tertib soal administrasi BOS. "Mereka memenuhi kualifikasi sebagai pengajar, tapi tak ahli mengelola anggaran," katanya.

Eko Widianto (Malang)

Jakarta -Pemerintah menyalurkan Rp 1 triliun dana abadi pendidikan kepada PT Penjamin Investasi Pemerintah (PIP). Dana ini akan dikelola untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan. "Dana ini bisa dimanfaatkan untuk beasiswa dan biaya rehabilitasi fasilitas pendidikan," ujar Kepala PIP Soritaon Siregar di Jakarta, Rabu (29/12).

PIP akan meletakkan dana tersebut dalam bentuk deposito di bank BUMN yang akan ditentukan kemudian. Bunga dari investasi itulah yang bisa disalurkan ke dalam bentuk program-program penunjang pendidikan. Sementara dana awal terus dipertahankan.

Program harus mendapat persetujuan dari Komite Pendidikan Nasional yang hingga sekarang masih dalam proses pembentukan. Rencananya, komite ini berasal dari 18 kementerian dan lembaga.

Tahun depan, pemerintah kembali menyuntikkan dana sebesar Rp 1 triliun yang akan dibagikan untuk dana abadi pendidikan dan dana cadangan pendidikan. Total tambahan dana Rp 2 triliun sepanjang tahun ini dan tahun depan membuat aset PIP menjadi Rp 14,5 triliun pada tahun 2011.

PIP ditunjuk sebagai pengelola dana abadi pendidikan sambil menunggu terbentuknya Badan Layanan Umum pengelola dana umum. Penunjukkan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 238/KMK.011/2010 yang ditandatangani pada 21 Desember 2010.

lbb sidoarjo adalah sebuah lembaga bimbingan belajar yang berda di sidoarjo, tepatnya di perumahan jaya sedati regency blok l 01A. kami melayani jasa pemberian les baik privat maupun kelas.

lbb sidoarjo telah lama dalam berkecimpung dalam usaha ini. oleh karena itu pengalaman dan kompetensi kami sangat bisa di berikan apresiasi yang lebih karena kualitas yang kami miliki.

silahkan datang ketempat kami di alamat tersebut atau Call us di 031 833 14 333.

JAKARTA - Pemerintah mulai merampungkan formulasi baru untuk menentukan kelulusan siswa. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyatakan, dalam formulasi baru nanti Ujian Nasional (Unas) tidak lagi menjadi penentu tunggal kelulusan. Bobot Unas hanya mengcover 60 persen kelulusan sedangkan sisanya sebesar 40 persen ditentukan nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan hasil rapor siswa. "Itu baru usulan kami. Keputusannya baru akan dibahas dalam pertemuan dengan DPR pekan depan," ujar mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Jakarta Kamis (9/12) kemarin.

Pria yang pernah menjabat Menkominfo itu mengatakan, diharapkan dengan formulasi baru ini azas keadilan akan terpenuhi. Artinya, bila nilai rapor dan UAS siswa rendah maka nilai Unas harus tinggi. Perhitungannya, rata-rata nilai Unas untuk SMP/MTS, SMA/MAN minimal 5,5 seperti tahun lalu. Nuh memperingatkan siswa bahwa dengan formula itu kemungkinan tidak lulus juga masih terbuka. "Hal ini berbeda dengan Ebtanas, kalau Ebtanas hasil nilai di bagi dua, ini tidak dibagi," ujarnya menjelaskan

Menurut Nuh, pada prinsipnya falsafah Unas secara komprehensif dan kontinuitas alias menyeluruh dan berkesinambungan. Komprehensif berarti Unas menjangkau keseluruh kemampuan siswa termasuk aspek psikomotorik, kognitif serta afektif yang juga harus diperhatikan dalam penilaian. Dengan dasar itu, seluruh penilaian rapor dan prestasi siswa dari jenjang bawah sampai akan dihitung. Lalu, fasafah kontinuitas berarti nilai Unas akan berlaku pula dari jenjang satu ke jenjang lainnya.

"Karena itu, nilai Unas tidak hanya digunakan untuk menentukan kelulusan semata namun juga dapat dijadikan penentu masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi." Kata Nuh.

Kepala Balitbang Kemendiknas, Mansyur Ramly, menambahkan, sekolah dan guru akan diberikan andil dalam mengevaluasi kelulusan. Menurutnya, tugas mengevaluasi harus didelegasikan kepada pusat, guru, dan sekolah. Keputusan ini selaras dengan permintaan banyak pakar pendidikan yang menginginkan penentu kelulusan diserahkan juga kepada guru dan sekolah. "Jadi akan ada banyak faktor yang menentukan kelulusan sehingga siswa tidak dirugikan," kata dia.

Mansyur menambahkan, Unas ulangan rencananya akan dihapus pada 2011 karena dinilai mubazir. Dasarnya, standar penentuan kelulusan tidak terlalu sulit untuk dicapai oleh siswa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Mansyur mengatakan, ada dua opsi untuk menentukan nilai kelulusan. Opsi pertama, nilai akhir dari Unas dan UAS digabungkan dan nilai rata-rata yang didapat itu harus lebih besar dari 5,5. Atau ada empat nilai 5,5 yang diperoleh siswa tersebut.Jika hanya mendapat nilai 4 maka tidak akan lulus.Opsi kedua, lanjut Mansyur, siswa boleh saja memperoleh nilai 4 pada dua mata pelajaran dari enam pelajaran yang diujikan. Namun, opsi ini dinilai ketat oleh Balitbang sehingga jika disetujui maka Unas ulangan tetap akan disiapkan. "Opsi pertama lebih diunggulkan karena Kemendiknas keberatan dengan Unas ulangan," katanya.

Ketua Panja Unas DPR Rully Chairil Azwar mengatakan, opsi pertama sedang dipertimbangkan untuk sepakati. Dirinya juga setuju kalau tidak perlu ada Unas Ulangan karena tidak adil dan tidak mendidik. Formula yang diajukan Balitbang Kemendiknas menandakan bahwa Unas tidak lagi memveto hasil kelulusan. Panja Unas menerima formula tersebut namun akan dibahas secara internal agar tidak menurunkan mutu kelulusan. "Formula Unas yang pertama memang baik, namun apakah bijaksana jika tidak ada Unas ulangan karena sangat mempengaruhi formula kelulusan yang diinginkan," katanya. (zul)

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi Aceh akan mengawasi secara ketat pengelolaan dana pendidikan karena dianggap rawan terjadi penyimpangan.

"Saya sudah perintahkan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Aceh agar memantau pengelolaan dana pendidikan," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusni, sore ini.

Ia mengatakan, pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan ini agar penggunaannya tepat sasaran. Tujuan pengawasan ini juga sebagai upaya meminimalisir agar tidak terjadi penyimpangan.

"Dana ini harus benar-benar dikelola dengan baik, bukan untuk dikorupsi, sehingga mutu pendidikan Aceh meningkat," kata mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Selain dana pendidikan, kata dia, pihaknya juga akan mengawasi pengelolaan dana kesehatan, karena peruntukan dana ini menyentuh langsung masyarakat.

"Pengelolaan dana kesehatan ini juga rawan korupsi. Karena itu, seluruh jajaran kejaksaan sudah diinstruksikan agar mengawasinya secara ketat," tegas Muhammad Yusni.

Kajati Aceh menambahkan proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintah juga rawan korupsi. Kerawanan ini terjadi sejak pembentukan panitia lelang hingga proses pengerjaannya.

Oleh karena itu, Muhammad Yusni mengimbau para panitia lelang menjaga mentalnya agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sudah menyiapkan format baru penentuan kelulusan bagi siswa. Rencananya, kelulusan dihitung berdasarkan gabungan nilai Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS).

Tapi, pembagian bobot antara UN dan UAS belum ditentukan. Dampak dari rencana tersebut, Kemendiknas harus menyiapkan selisih antara nilai UN dan UAS. Hal ini untuk mencegah kecurangan dari sekolah yang mendongkrak nilai UAS siswa.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendiknas Mansyur Ramli mengatakan, sebenarnya hanya ada 2 formula kelulusan yang ditawarkan. Formula tersebut mengkombinasikan 6 mata pelajaran yang diujikan di UN dan UAS.

“Tadi kan ada 6 mata pelajaran di UN dan 6 mata pelajaran di UAS. Keenam nilai itu digabungkan. Misalnya matematika dengan matematika. Jadi untuk menjaga kompetensi minimal, maka kita tetapkan. Ada batas kelulusan disetiap mata pelajaran. Kalau yang lalu kan diperkenankan boleh ada dua mata pelajaran maksimal yang nilainya dibawah empat," katanya.

Ditegaskan Mansyur, siswa akan dua kali mengerjalan ujian dengan mata pelajaran yang sama di UN dan UAS. Ujian bentuk tersebut tidak akan menyusahkan siswa. Sebab, sekarang ini ujian juga dilakukan dua kali.

“Untuk mengantisipasi kecurangan, nanti itu kita petakan. Studi kita sebelumnya gambarkan sekolah yang bermutu baik itu pada umumnya nilainya berdekatan (berhimpitan). Sedangkan, sekolah bermnutu rendah pada umumnya ada gap (jarak). Misalnya UN matematika dapat 4 tapi di UAS dapat 9 atau 10. Nanti ini akan menjadi peta yang bagus. Mari kita kontrol semua karena sekolah tudak perlu diintervensi terlalu jauh," katanya.

Menurut Manysur, ada pemikiran dari Komisi X DPR harus ada ketentuan selisih nilai. Misalnya perbedaan nilai tidak boleh lebih dari 4. Misalnya nilai Matematikan di UN 4 makan di UAS tidak boleh 9. Tapi tetap maksimal 8. Tapi ini masih dirumuskan.

Dilanjutkan Mansyur, nilai UAS harus masuk ke Kemendiknas terlebih dahulu minimal 1 minggu sebelum UN. Dengan begitu nilai bisa dikendalikan. Jangan sampai pengalaman di Ebtanas lalu terulang kembali.

Mengenai nilai raport, lanjut Manysur, hal tersebut merupakan wewenang sekolah untuk mengakomodir. Yang dipersoalkan adalah bagaimana UN tidak memveto artinya tetap mempertimbangkan kegiatan sekolah. "Itu sebabnya nilai sekolah yang digabungkan. Nilai gabungan akan dikembalikan ke sekolah karena sekolah yang berhak menentukan kelulusan siswa melalui dewan guru," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Koordinator Education Forum Suparman menegaskan, penggabungan nilai UN dan UAS tidak akan menyelesaikan masalah. Hasil UN akan tetap memveto hasil lainnya. Sebaiknya, saran Suparman, nilai UN digabungkan dengan nilai siswa mulai semester 3,4,5,dan 6 dengan pembobotan yang sama.

“Jadi rumusnya nilai semester 3 sampai 6 ditambah UN dibagi 5 sama dengan 5 atau 5,5. Ini baru adil buat anak," jelas Suparman.

Moralitas adalah ukuran tindakan atau perlaku manusia yang bernilai baikmenurut kesepekatan bersama. setiap daerah meiliki etika moral yang berbeda beda. semakin tinggi peradaban suatu daerah maka semakin baik pula kualitas moralmasyarakatnya.

Apabila manusia menginginkan hidup bersama secara rukun dan dama,maka kita harus bisa mempelajari moral yang berlaku di masyarakat setempat. Dan hal tersebut hanya dapat kita peroleh dengan pendidikan moral yang dapat kita gali dari sumber masyarakat setempat atau dari cerita yang ada.

dengan memahami moralitas pendidikan maka kita terhindar dari gesekan gesekan yang biasanya terjadi dimasyarakat walaupun konflik akan tetap ada dimana masyarakat tinggal. Akan tetapi dengan tingginya pendidikan moral yang berlaku di masyarakat akan dapat mengelimir pertikaian yang terjadi dimasyarakat.

sebagai manusia yang berbudi, kita harus mngajarkan pengertian ini yaitu pentingnya pendidikan moral yang berlaku di masyarakat. mari bersama sama mengajarkan kepada putra putri kita atau kepada seluruh anak didik kita bahkan tetangga yang sering kumpul dengan kita. semua itu akan menghasilkan efek yang bagus demi keberlangsungan hidup kita bersama.

Dengan begitu maka hidupkita di masyarakat kan tetapberjalan dengan baik. segala konflik, pertikaian dan dis integrasi masyarakat akan lenyapseiring dengan pendidikan pendidikan moral yang ada di lingkungan kita.

Pendidikan Islammerupakan pendidikan yang berbasis agama. Pendidikan yang berbasis pada nilai nilai agama yang harus di pelajari dan di terapkan. Semakin baik pendidikan islamyang dikuasai maka baikpula kualitas keimanan kita.

Dengan berlakunya pendidikan islam sebagai pendidikan dasar maka kehidupan akan menjadi lebih baik, Karena setiap peserta didik pahambetul apa sebenarnya tujuan hidup ini. Berbeda dengan pendidikan lainnya yang berdasarkan nilai nilai yang tidak islami yang tidak bersumber dari Kitab Suci Alquran.

Semua pendidikan yang berasal dari pendidikan non agama pasti banyakmemiliki kelmahan dan selalu meminggirkan pengajaran moral. dengan hancurnya pendidikan moral akibat pendidikan nonagama,akan mengakibatkan rusaknya tatanan sosial dan banyak merugikan masyarakat lemah, seperti: wanita,anak anak, dan orang tua.

Oleh karena itu kita harus mengaembangkan pendidikan berbasis agama dan bersumber dari pengajarana Al quran yang merupakan petunjuk dari Allah Azza Wa Jalla. Sehingga kedepan kita dapat menempuh hidup yang aman nyaman tenteram dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Saw.

Lbb sidoarjo adalah sebuah lembaga bimbingan belajar yang terletak di sidoarjo tepatnya perumahan Jaya Regency Sedati blok L no o1. Lembaga bimbingan belajar ini bernama Lbb Suprauno.

Lbb suprauno merupakan lembaga bimbingan belajar yang bergerak dalam pendidikan guna meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar sekaligus meningkatkan prestasi yang dimiliki siswa agar menjadi lebih baik.

Pengalaman yang di miliki lbb suprauno sangat bisa di percayakan kepada lembaga ini. karena lbb suprauno senantiasa melakukan training terhadap para tentor agar bisa memberi pengajaran kepada siswa dengan bersabar dan lebih baik.

Semua ini kami lakukan demi melayani anda agar lebih baik. agar memiliki investasi pendidikan yang bisa di andalkan. agar bisa memanjakan putra anda di bidang pendidikan, agar bemanfaat bagi agama dan kemanusiaan.

Bagaimana Cara Membuat Anak Cerdas?

Dan Bagaimana Membuat Anak Memiliki
Ingatan Tajam?

Maukah Putra Anda Menjadi Pribadi yang Handal?

BANDA ACEH - Country Director Helen Keller Internasional (HKI), Silvana Faillace, mengatakan Aceh akan menjadi daerah percontohan pendidikan inklusi (pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus) di Sumatera.

“Aceh kita harapkan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Pulau Sumatera, dalam pengembangan pendidikan inklusi. Karena itu saya akan datangkan banyak guru ke mari untuk belajar dan melihat langsung bagaimana sistem penerapan pendidikan inklusi yang dilakukan di sini,” kata Silvana, hari ini.

Silvana menyebutkan, di Indonesia baru ada empat provinsi yang melaksanakan program Opportunities for Vulnerable Children (OVC) yang dibiayai oleh USAID, yang menerapkan pendidikan inklusi. Yakni DKI Jakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

“Di Aceh, HKI dan USAID sudah mengembangkan 30 sekolah model pendidikan inklusi di delapan kab/kota. Yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Simeulue,” sebutnya.

Untuk pendukung dari kebijakan penerapan pendidikan inklusi di Aceh, kata Silvana, juga telah lahir qanun yang mendukung kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusi tersebut.

Yaitu Qanun Nomor 5 Tahun 2008 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh tentang Guru Bimbingan Khusus, serta penunjukan SLB dan nama-nama sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

“Karena itu saya katakan, Aceh pantas dijadikan daerah percontohan bagi pendidikan inklusi di Sumatera,” ucap Silvana.

JAKARTA (Suara Karya): Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Soedibyo menyatakan akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta terkait dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Block Grant RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) di tujuh sekolah negeri di Jakarta.